DIMENSI KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DI PROVINSI PAPUA

Posted: October 31, 2012 in SMAK05

‘Miskin’, sebuah kata yang sering dilontarkan semua orang ketika menghadapi situasi dan kondisi dimana pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Miskin dapat berarti sebab maupun akibat tergantung pada bagaimana kita mengkajinya. Miskin satu orang dalam masyarakat belum menjadi sebuah persoalan. Namun ketika kemiskinan itu mencakup level kecamatan, kabupaten hingga propinsi maka kemiskinan ini menjadi musuh yang tidak pernah terkalahkan sepanjang manusia hidup di dunia.

“Kemiskinan telah menjadi polemik dan bentuk ancaman yang dapat menghancurkan daya politik, sosial, dan psikologis manusia setelah porak-porandanya sumber daya alam akibat eksploitasi yang tanpa batas. (Hartaningsih, 2006).”

Hal itulah yang terjadi di Papua, di satu sisi Papua dikenal sebagai sebuah wilayah dengan keluasan mencapai 710.937 km2, dan 410.660 km2 diantaranya adalah daratan. Hutannya menghampar luas, jika digabung dengan Papua Nugini maka hutan Papua terhitung nomor dua terbesar di dunia setelah Amazon. Merupakan salah satu propinsi/pulau terindah di Indonesia dan satu satunya pulau yang memiliki spesies laut terbanyak jenisnya di dunia begitupun dengan pegunungannya yang sangat indah, alamnya yang masih sangat alami merupakan target utama bagi bangsa asing. Tak heran, jika di Provinsi inilah terdapat Freeport, Tepatnya di Kabupaten Mimika. Freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia dan PT.Freeport Indonesia merupakan penyetor pajak terbesar di Indonesia dengan pajak yang disetorkan sekitar 1 Miliar USD pertahunnya. Namun di sisi lain, provinsi yang beribukota di Jayapura ini memiliki tingkat kemiskinan sekitar 35 persen dari total 2,8 juta penduduk nya.

Sensus Nasional BPS 2012

10 Provinsi Dengan Penduduk Termiskin Di Indonesia

No Provinsi Jumlah Penduduk Miskin Persentase dari Jumlah Penduduk Keseluruhan
1 Jawa Timur 5.356.210 14,23%
2 Jawa Tengah 5.107.360 15,76%
3 Jawa Barat 4.648.630 10,65%
4 Sumatera Utara 1.481.310 11,33%
5 Lampung 1.298.710 16,93%
6 Sumatera Selatan 1.074.810 14,24%
7 Nusa Tenggara Timur 1.012.900 21,23%
8 Papua 944.790 31,98%
9 Nangroe Aceh Darussalam 894.810 19,57%
10 Nusa Tenggara Barat 894.770 19,73%

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua Menurut Daerah, 1999-2012

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin
Kota Desa K+D Kota Desa K+D
1999 79,60 1.099,1 1.148,70 9,03 70,95 54,75
2000 49,97 920,93 970,90 9,01 59,78 46,35
2001 51,37 849,43 900,80 9,23 53,14 41,80
2002 49,30 935,40 984,70 9,76 51,21 41,80
2003 50,60 866,50 917,00 8,32 49,75 39,03
2004 49,10 917,70 966,80 7,71 49,28 38,69
2005 53,00 975,20 1.028,20 9,23 50,16 40,83
2006 39,40 777,30 816,70 8,71 51,31 41,52
2007 35,40 758,00 793,40 7,97 50,47 40,78
2008 31,60 701,50 733,10 7,02 45,96 37,08
2009 28,19 732,16 760,35 6,10 46,81 37,53
2010 26,18 735,44 761,62 5,55 46,02 36,80
20112012 35,2734,31 909,53932,28 944,79966,59 4,604,24 41,5840,56 31,9831,11

Sumber:  Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Sejak 2006 data tidak lagi tergabung dengan Papua Barat. Tahun 2011 menggunakan penimbang (weight) baru hasil SP2010.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Menurut Daerah, Maret 2010- Maret 2012

Tahun Kota Desa K+ D
IndeksKedalamanKemiskinan (P1)
Maret 2010 0,78 11,89 9,36
Maret 2011Maret 2012 0,700,65 10,3710,47 7,867,91
IndeksKeparahanKemiskinan (P2)
Maret 2010 0,17 4,32 3,37
Maret 2011Maret 2012 0,150,15 3,743,72 2,802,79

Sumber: Diolah dari Data Susenas Panel Maret 2010-2012

Garis Kemiskinan Provinsi Papua Menurut Daerah Maret 2009-Maret 2012

Daerah/Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)
Makanan Bukan Makanan Total
Perkotaan
Maret 2009 187.578 97.580 285.158
Maret 2010 195.682 102.603 298.285
Maret 2011Maret 2012 207.712210.423 106.893110.805 314.606321.228
Perdesaan
Maret 2009 186.626 48.100 234.727
Maret 2010 194.091 53.472 247.563
Maret 2011Maret 2012 208.054215.675 54.57255.756 262.626271.431
Kota+Desa
Maret 2009 186.843 59.382 246.225
Maret 2010 194.454 64.674 259.128
Maret 2011Maret 2012 207.965214.309 68.15170.079 276.116284.388

 

Faktor Penyebab Kemiskinan yang Terjadi di Papua

  1. Para walikota dan Bupati di Papua lebih senang berada di Jakarta daripada berada di Papua. Seperti diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya yang merupakan tokoh Papua dan juga Rektor Universitas Cendrawasih.
  2. Papua telah diberikan UU Otonomi Khusus (otsus) No. 21 Tahun 2001, namun ternyata pejabat Papua masih harus melaksanakan UU No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini membuat Papua melaksanakan dua undang-undang sekaligus, akibatnya mereka banyak bekerja di Jakarta.
  3. Pemerintah tidak menciptakan akses bagi Orang Asli Papua dalam kebijakan kebijakannya. contoh JUKNIS Penata Usahaan APBD; didalamnya tidak termuat kebijakan khusus bagi orang asli Papua.
  4. Laporan pertanggungjawaban dari dana otonomi khusus yang telah berjalan selama 10 tahun dengan dana Rp 3 triliun per tahunnya tidak dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh para Walikota dan Bupati yang diberi amanat dalam melaksanakan program pembangunan Papua.
  5. Pengentasan kemiskinan bagi orang asli Papua masih jauh dari yang diharapkan karena pembangunan melalui dana OTSUS yang notabene adalah milik Orang Asli Papua tidak dimanfaatkan dan dirasakan oleh orang asli Papua itu sendiri.
  6. Jumlah kasus korupsi di Papua dan Papua Barat yang saat ini ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Papua mencapai 142 kasus dan merupakan jumlah kasus korupsi tertinggi di Indonesia.
  7. Tidak adanya LSM maupun aktivis yang berani secara tegas membeberkan tentang korupsi ataupun kebobrokan dalam penggunaan anggaran otonomi di Papua.
  8. Selama 10 tahun berjalannya otonomi khusus di Papua, pemerintah pusat dalam hal ini tidak pernah memberikan evaluasi secara kontinue terkait pelaksanaan otonomi khusus tersebut dan tidak mempertanyakan penguliran anggaran otsus tersebut digunakan untuk program apa saja dan bagaimana implimentasinya selama berlangsungnya pelaksanaan otsus itu.
  9. Daya beli masyarakat yang rendah akibat tingkat inflasi yang tinggi (11.74 % pada triwulan I-2007) dan membuat harga barang-barang menjadi sangat tinggi. Selain itu, perbedaan harga yang bervariasi di setiap kabupaten Papua ini cukup memberikan kesenjangan ekonomi bagi masyarakat papua itu sendiri.

 

Langkah untuk Mengatasi Kemiskinan yang Terjadi di Papua

  1. Perlu dilakukan konsultasi yang efektif dan kontinyu dari Daerah dengan Pusat sehingga dalam waktu dekat dapat dilahirkan beberapa    Peraturan Pemerintah atas amanat UU Otsus untuk dapat diimplementasikan.
  2. Memanfaatkan dana otonomi khusus untuk orang asli Papua, sesuai dengan amanat UU otsu itu sendiri.
  3. Dikembangkannya potensi swadaya (Upaya untuk mengolah sumber daya yang dimiliki) dan keswadayaan (Semangat untuk membebaskan diri dari nketergantungan terhadap pihak luar) guna meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.
  4. Perencanaan Pembangunan harus ditata kembali secara komprehensif, terkoordinasi dan sinergi seperti saat diberlakukannya monitoring dan evaluasi.
  5. Pembangunan di Papua perlu dilakukan dengan 3 (tiga) Prinsip yaitu : 1) Peng-Wilayah-an Komoditas; (2) Petik, Olah dan Jual; (3) Perubahan Pola Pikir.
  6. Konsep Pola Pendampingan Bagi Masyarakat Asli Papua perlu dipikirkan kembali karena dengan Pola Pendampingan dapat menggunakan system transfer teknologi dan pengetahuan, serta pendampingan yang bersifat universal yaitu social, budaya dan ekonomi  yang dilakukan melalui pendekatan adat istiadat setempat.
  7. Adanya  komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan baik menggunakan pemasukan dari hasil-hasil tambang yang masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua berupa tembaga (58.36 persen), perkebunan (12.74 persen) yang cukup besar yang berada di daerah-daerah tertentu seperti Nabire, Numfor agar dapat digunakan untuk pembangunan-pembangunan investasi SDM.
  8. Dari sisi ekonomi pemerintah dapat memberikan keleluasaan investasi dari pengurusan izin sampai pada tarif impor yang diberlakukan investor di Papua untuk melakukan bisnis.
  9. Memperbaiki kualitas SDM dengan mengembangkan kreatifitas dan keahlian setiap orang dengan cara memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan yang lebih baik.
  10. Menjalankan program Pendidikan murah kepada rakyat dengan subsidi silang untuk investasi perekonomian Papua kedepannya.
  11. Pemetaan wilayah hunian penduduk miskin. Kemudian, memfokuskan pembangunan ekonomi pada beberapa sektor sesuai potensi daerah, seperti daerah wisata, penghasil ikan dan mutiara, pertanian, pusat pendidikan dan pelatihan, industri dll.
  12. Memperbaiki Infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan yang dapat mendatangkan investor local maupun asing untuk membuka pusat wisata sekaligus melakukan bisnis. Seperti akses jalan, pembangunan resort dan jembatan penghubung antarpulau, budidaya perikanan, kemudahan transportasi dll.

Referensi :

http://www.info.up2det.com/2011/12/betapa-miskinnya-papua.html
http://hankam.kompasiana.com/2011/11/23/alasan-logis-mengapa-papua-tetap-miskin-meski-miliki-gunung-emas/
http://goresanjohn.blogspot.com/2011/08/mengapa-rakyat-papua-masih-banyak-yang.html
http://musaboudia.wordpress.com/2012/05/13/alasan-papua-tetap-miskin/
http://ami-mazda.blogspot.com/2012/07/10-provinsi-termiskin-di-indonesia.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s